Apakah Ekonomi Benar-Benar Milik Semua, atau Masih Milik Sebagian?
Kepemimpinan hari ini sering kali berdiri di persimpangan tajam antara janji dan realitas. Di satu sisi, narasi besar yang terus digaungkan adalah tentang pemerataan tentang ekonomi yang tumbuh dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Namun di sisi lain, realitas di lapangan kerap memperlihatkan wajah yang jauh berbeda. Ketimpangan masih sangat terasa, akses belum merata, dan peluang tampak jauh lebih dekat bagi mereka yang sudah berada di lingkaran kekuasaan. Pertanyaannya pun menjadi kian tajam: apakah ekonomi benar-benar milik semua, atau hanya milik sebagian?
Jika kita melihat dari bawah mulai dari petani, buruh, mahasiswa, hingga pelaku UMKM ekonomi sering kali terasa seperti sesuatu yang harus mati-matian diperjuangkan, bukan sesuatu yang otomatis hadir. Harga kebutuhan pokok terus mendaki, lapangan kerja tidak stabil, dan akses terhadap modal maupun kebijakan terasa begitu jauh dari jangkauan.
Sementara itu di lapisan atas, perputaran ekonomi berjalan sangat cepat. Proyek-proyek raksasa bergulir dan investasi terus berdatangan, namun distribusinya belum tentu menyentuh akar rumput secara adil.
Dalam konteks inilah muncul fenomena keterlibatan institusi seperti TNI dan Polri dalam program-program sosial-ekonomi, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di satu sisi, ini bisa dibaca sebagai bentuk kehadiran negara yang konkret untuk memastikan program berjalan, menjangkau masyarakat, dan menjaga stabilitas. Namun di sisi lain, hal ini memicu pertanyaan kritis tentang batas peran: ketika aparat keamanan masuk terlalu dalam ke ranah sipil dan ekonomi, apakah itu benar-benar memperkuat pelayanan publik, atau justru mempersempit ruang partisipasi masyarakat sipil?
Narasi tentang dapur MBG, misalnya, bisa saja menjadi simbol kepedulian negara terhadap gizi rakyat. Namun, jika tidak dikelola secara transparan dan partisipatif, ia berpotensi menjadi alat kekuasaan, sekadar memperkuat citra, mengonsolidasikan pengaruh, bahkan membuka ruang bagi praktik yang tidak adil.
Sebab, kepemimpinan sejati seharusnya tidak hanya hadir dalam bentuk program fisik, tetapi juga dalam keberanian membuka ruang kritik, memastikan keadilan distribusi, dan membatasi kekuasaan agar tidak terpusat pada segelintir pihak. Ekonomi yang benar-benar “milik semua” bukan hanya soal angka pertumbuhan di atas kertas, tetapi soal siapa yang punya akses, siapa yang dilibatkan, dan siapa yang benar-benar merasakan dampaknya di meja makan mereka.
Hari ini, kita harus jujur bahwa kita belum sepenuhnya sampai di sana. Ekonomi masih terasa lebih dekat ke sebagian orang daripada yang lain. Dan selama ketimpangan itu terjadi, pertanyaan ini akan terus hidup, bahkan disuarakan dengan semakin keras: “Sebenarnya, untuk siapa pembangunan ini berjalan?”
Bagi rakyat, diam bukan lagi pilihan. Karena ketika ketidakadilan dibiarkan, ia tidak akan mengecil; ia akan tumbuh, mengakar, dan pada akhirnya menuntut untuk dibongkar. Sebab negeri ini bukan milik sebagian, bukan milik mereka yang dekat dengan kuasa, tapi milik semua yang berjuang di dalamnya.
~Muh. Tasbih Basri
(Anggota Bidang Advokasi HMP PAI Inventif Periode 2025-2026)